Apapun Masalahnya, Mengatur Tubuh (Perempuan) Solusinya

Larangan bercadar di instansi-instansi rupanya menjadi kian marak, mulai dari instansi pendidikan seperti kampus sampai yang terakhir adalah wacana larangan bercadar di instansi pemerintahan. Berawal dari larangan bercadar bagi mahasiswi di UIN Sunan Kalijaga yang viral beberapa bulan lalu, kemudian disusul oleh peraturan serupa di UIN Malang, dan mungkin diikuti oleh kampus-kampus lain yang kebetulan tidak disorot media termasuk kampus saya pribadi. Motif pelarangannya kurang lebih sama yakni dalam rangka menangkal radikalisme (katanya), karena cadar dianggap mengaburkan identitas yakni wajah.

Setelah beberapa instansi pendidikan yang memberlakukan peraturan tersebut kemudian disusul dengan diskursus wacana dari kemenag RI perihal peraturan serupa yakni larangan bercadar bagi perempuan di instansi Pemerintahan, tentu hal ini menimbulkan polemik tersendiri. Diskursus wacana tersebut menuai respon dari berbagai pihak, tidak terkecuali aktivis HAM dan aktivis perempuan (red: feminis).

Kata bapak mentri sih, dalam rangka menangkal radikalisme dan terorisme. Pertanyaannya kemudian, memangnya radikal itu apa sih? Jangan-jangan ada bias interpretasi soal kata ‘radikal’. Apa mungkin para pejabat menteri tidak belajar filsafat atau absen sewaktu materi kuliah filsafat umum, seperti pejabat negara (red: DPR) yang suka bolos rapat, sehingga terjadi mis-interpretasi soal radikal atau radikalisme.

Wacana soal larangan bercadar sebetulnya bukan hal yang baru. Berdasarkan informasi yang diberitakan oleh CNN Indonesia nih ya, ada sekitar 4 negara yang secara resmi telah melakukan larangan bercadar, diantaranya Perancis, Belgia, Denmark, dan Tunisia. Motif pelarangan cadar di berbagai negara tersebut kurang lebih sama, yakni dalam rangka memerangi terorisme dan menangkal radikalisme. Akan tetapi setelah beberapa tahun kemudian dari 2 negara tersebut yakni Perancis dan Denmark akhirnya mencabut larangan tersebut dengan alasan melanggar Hak Asasi Manusia, salah satunya melanggar kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi/berpakaian bagi perempuan. Sementara di Belgia, bahkan diberlakukan hukuman bagi pelanggar, yakni 7 hari penjara.

Baca:  Kenapa Ibu Saya Lebih Unggul dari Lelaki

Hahahaha lucu kan aturannya. Bagaimana tidak? Seseorang bisa di penjara bukan karena telah melakukan tindakan kejahatan, melainkan karena menggunakan haknya/kebebasannya dalam memilih cara berpakaian (red: bercadar) atau mengekspresikan cara beragama. Ya, pesannya sih, semoga Indonesia belajar dari negara-negara yang telah meresmikan kebijakan larangan bercadar tersebut.

Sebab ketakutan pemerintah terhadap terorisme dan mengajukan solusi berupa larangan bercadar bagi perempuan, justru mengafirmasi kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan kasus terorisme. Selain itu, jika benar hal itu disepakati justru hanya akan mempertebal stigma dan stereotip negatif terhadap cadar. Masalahnya persoalan terorisme, solusinya mengatur tubuh. Illusory correlation! Terdapat logical fallacy dalam merumuskan solusi sesuai permasalahan.

Demikianlah salah satu bentuk kelucuan sekaligus kebebalan yang menyedihkn dalam masyarakat dengan tradisi patriarki. Perempuan selalu diintervensi cara berpakainnya dengan dalih keamanan. Demikianlah contohnya, masalah persoalan keamanan dan terorisme, solusinya melarang perempuan bercadar, mengintervensi pilihan berpakaian perempuan. Bercadar atau tidak, berjilbab atau tidak, itu persoalan pilihan. Perempuan punya pilihan dan ia berhak memilih tanpa intervensi.

Apapun alasannya kebijakan berupa larangan bercadar itu tidak bisa dibenarkan dalam kacamata HAM terlebih feminism, sebab hal tersebut telah merampas otoritas perempuan atas tubuhnya. Disisi lain yang saya tidak habis fikir, mengapa pemerintah atau pun pimpinan kampus justru terjebak dalam intoleransi kepada yang mereka tuduh intoleran. Bukankah ini merupakan sebuah sikap yang sama-sama intoleran?

Para aktivis sibuk merawat kemanusiaan, tanpa stigma, tanpa prasangka dan tanpa diskriminasi. Akan tetapi para pemegang kekuasaan justru membuat kebijakan yang berseberangan. Bukankah ini sebuah bentuk pengkhianatan negara terhadap rakyatnya perihal rasa aman, yang justru akan memicu terjadinya diskriminasi pada kelompok atau ormas tertentu dengan pelanggengan stigma dan stereotip yang dilegitimasi oleh kebijakan yang dibuat?

Baca:  Mengapa Memperkosa?

Jika yang dikhawatirkan adalah soal ideologi yang dibawa oleh ormas tertentu dengan identifikasi cadar, sebetulnya yang perlu diperhatikan adalah tradisi dialektika yang menawarkan perawatan nalar kritis untuk melucuti kenaifan dalam beragama dan meregupnya dengan akal sehat. Bukan justru mengatur tubuh (perempuan).

Begitupun ketika menanggapi kasus-kasus perkosaan, perempuan lagi-lagi diatur untuk tidak berpakaian terbuka supaya tidak diperkosa atau dilarang keluar malam, apabila keluar rumah harus ditemani mahramnya. Lantas bagaimana nasib anak-anak yang harus mencari nafkah sendiri, sementara orang tua mungkin saja telah tiada atau entah kemana, sedangkan mereka keluar saja harus ditemani mahram. Belum lagi kondisi-kondisi lain dengan kompleksitasnya.

Kalau kata mbak lailatul fitriyah di salah satu tweet-nya, “larangan bercadar itu sama misoginisnya dengan mereka yang berfikir bahwa perkosaan tidak akan terjadi kalau perempuan tak menggunakan rok mini, keduanya adalah pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.”Negara dengan budaya patriarki yang masih kental, apapun masalahnya mengatur tubuh (perempuan) solusinya. Begitulah patriarki bekerja, saling berkelindan, imanen dan banal.
By the way, sekedar mengingatkan, tubuh/wajah boleh tertutup (red: berjilbab/bercadar), tapi otak, jangan!

Akhwat jalang penikmat teater, seorang perempuan pembelajar bebas yang antah berantah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *