Benarkah Perempuan Tidak Sekorup Laki-Laki?

Agenda anti-korupsi belakangan dikaitkan dengan peningkatan representasi perempuan di ranah politik. Keberadaan perempuan dianggap sebagai penyelamat sebuah lembaga negara dari potensi korupsi. Asumsi ini berawal dari adanya pergeseran paradigma terkait peran perempuan di ranah publik.

Bank dunia telah mengeluarkan laporan yang menuai kritik ketika mereka merilis bahwa ada hubungan yang korelatif antara tingkat keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik dan rendahnya tingkat korupsi. Penelitian yang dilakukan di lima puluh negara menunjukan bahwa tingkat partisipasi perempuan di parlemen dapat mendorong turunnya tingkat korupsi.

Laporan ini di sisi lain menjadi angin segar bagi perempuan untuk meningkatkan perannya dalam arena publik. Salah satu implikasinya beberapa negara mulai berbondong-bondong untuk melakukan feminisasi tenaga kerja terhadap badan publik yang korup. Sebut saja misalnya pada Juni 2003 layanan Bea Cukai Meksiko mereformasi seluruh petugas anti-korupsinya di perbatasan darat dan laut diganti seluruhnya menjadi petugas perempuan. Hal yang sama menurut saya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Anti-Korupsi ketika mencetuskan Gerakan Saya Perempuan Anti-Korupsi sebagai corong penanaman pendidikan anti-korupsi di lingkungan masyarakat.

Namun sangat disayangkan adanya eksperimen feminisasi ini justru menggeser kiprah perempuan di dunia politik, yang seharusnya diberikan sebagai hak demokrasi dan hak kerja, malah menjadi tokenisme (kecenderungan untuk melakukan sesuatu hanya untuk formalitas saja, tidak berdasarkan suatu niat untuk mencapai tujuan dasarnya).

Alih-alih memperbaiki instrumen hukum yang melindungi hak perempuan untuk berpolitik, pandangan tentang perempuan tidak sekorup laki-laki justru menggiring kita mengharapkan perempuan menjadi peluru untuk menyelesaikan masalah korupsi dan membereskan permasalahan pejabat lelaki.

Adanya asumsi bahwa gender berpengaruh terhadap perilaku korupsi tentu sangat berbahaya karena tak menghiraukan fakta bahwa ruang politik telah lama mengecualikan partisipasi perempuan. Bahkan perlu undang-undang untuk mengatur agar ada persentase minimal keterwakilan perempuan. Akan tetapi, kenyataannya pemenuhan keterwakilan itu seolah hanya menjadi syarat administratif saja.

Baca:  Melawan Sistem dengan Suara Kesetaraan

Perempuan seharusnya direkrut pada posisi-posisi strategis partai politik karena perspektif mereka yang memihak pada kelompok rentan. Namun, partai politik masih terlalu patrialkal dan justru menempatkan perempuan duduk di parlemen atau menjadi kepala daerah karena hubungan kekerabatannya dengan laki-laki yang berkuasa. Kesalahan sistem inilah yang justru disinyalir membuat para perempuan ini terlibat korupsi.

Sistem tersebut tidak mengherankan memang karena patriarki dan korupsi keduanya memiliki kesamaan yakni sama-sama bersifat eksploitatif. Dalam lingkup sederhana saja, patriarki mengekspoitasi perempuan dengan terus menerus ‘meyakinkan’ bahwa pekerjaan rumah tangga adalah kodrat perempuan. Tidak ada upah bagi ibu rumah tangga yang dilakukan istri karena mereka mempercayai itu sebagai hal keperempuanan padahal mengurus rumah tangga itu skill yang mana juga memiliki nilai ekonomi.

Sama halnya dengan korupsi yang sifatnya juga eksploitatif karena merupakan cerminan buruk dari kapitalisme. Korupsi tidak lagi diartikan hanya sebagai pencurian uang rakyat. Tindakan korupsi hari ini sudah bergeser pada segala macam tindakan yang mengutamakan keuntungan investor tetapi abai pada kelompok rentan dan kelestarian lingkungan.

Para perempuan yang duduk di parlemen pantas dicap sebagai koruptor jika ia berpihak pada investor melalui pengesahan RUU Cipta Lapangan Kerja. Padahal di situ tidak menjelaskan cuti melahirkan dan cuti haid. Kemana keberpihakan wakil rakyat perempuan kepada perempuan? Mereka telah ikut bergabung bersama kroni-kroni oligarki dan berpihak pada para pemilik modal dan patriarki.

Akan tetapi, perempuan yang telah melakukan tindak korupsi bisa saja karena adanya ketidaksiapan berkiprah di dunia politik. Pernyataan penyesalan Angelina Sondakh masuk ke dalam dunia politik bisa menjadi indikasi bahwa ia belum menguasai lika-liku politik.

Sistem rekrutmen partai politik yang ada tidak bisa menjadi solusi untuk membekali perempuan agar memiliki empati kepada lingkungan sosial dan kemampuan manajerial politik yang kuat. Ibaratnya, mereka memasuki dunia yang bagi banyak orang dianggap kejam, namun mereka tidak diberikan senjata yang mumpumi. Jika demikian, alih-alih menjadi penentu kebijakan, mereka hanya akan dikorbankan menjadi agen korupsi.

Baca:  Bagaimana Teolog Feminis Kristen Menghadirkan Tuhan

Tulisan ini bukanlah untuk menyangkal pernyataan bahwa perempuan tidak sekorup laki-laki. Sebaliknya, saya prihatin pada rayuan kepercayaan semu bahwa perempuan enggan bertransaksi kotor karena statusnya yang selama ini berada pada ranah domestik. Di sisi lain, kepercayaan semu telah mengalihkan perhatian yang justru tidak memadai diberikan pada kemungkinan alasan tidak adanya bekal pengetahuan politik dan anti-korupsi bagi perempuan yang ingin terjun ke dunia politik.

Kasus-kasus korupsi yang dilakukan perempuan telah menunjukkan bahwa korupsi tidak berkaitan dengan gender. Siapapun dapat terlibat korupsi selama ia memiliki kuasa dan pengaruh, tidak peduli apapun jenis kelaminnya. Sehingga, jika sistem politik yang ada tidak kunjung diperbaiki, semakin terbuka peluang bagi perempuan untuk korupsi.

Selama ini, jaringan politik telah lama di kuasai oleh laki-laki sehingga mungkin saja perempuan menunjukkan perilaku yang tidak terlalu korup justru karena absennya mereka dari barisan penentu kebijakan. Oleh karena itu, tidak ada gunanya berinvestasi pada anggapan bahwa perempuan itu suci dan tidak mungkin melakukan korupsi.

Investasi ini akan sia-sia karena akan menunda reformasi yang diperlukan untuk transformasi lembaga publik yang memiliki perspektif pembangunan feminis. Yang kita butuhkan adalah penguatan kapasitas dan kapabilitas pejabat publik baik perempuan dan lelaki menggunakan instrumen gender.

Sri Lestari adalah direktur riset di lembaga Pusat Studi Anti-Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah Surabaya . Dia tertarik pada isu-isu gender, pendidikan, dan politik. Kesibukannya selain menjadi peneliti, dia juga menjadi pengajar.

Leave a Comment

%d bloggers like this: