Diskriminasi Kelompok Minoritas Menghambat Anak Mengakses Kesehatan

Tujuh tahun silam, tragedi kelompok Syiah yang berasal dari Sampang, Madura, mengoyak kemanusiaan. Pembakaran, penganiayaan, hingga perampasan hak beragama terjadi di sana. Mereka terusir dari tanah kelahirannya sendiri karena berbeda keyakinan.

Tragedi itu membuat 258 jiwa terusir dari rumah dan tanahnya sendiri.  Mereka harus menghadapi banyak hal. Mulai dari kehilangan mata pencaharian, kesulitan mengakses fasilitas umum hingga layanan kesehatan.

Untuk mengakses layanan kesehatan, warga harus berjuang. Akses layanan ke Puskesmas terdekat butuh ditempuh perjalanan sejauh 3 hingga 4 kilometer jauhnya dengan berjalan kaki. Sebab, kawasan perbatasan antara Mojokerto-Sidoarjo tak dilalui oleh kendaraan umum.

Nihil Penanganan Pasca Trauma

Beberapa anak dengan trauma akibat konflik tahun 2012 silam, juga harus berjuang untuk memulihkan dirinya sendiri. Tidak ada bantuan penanganan psikologis pasca trauma, oleh pemerintah Sampang maupun Provinsi. 

“Bantuan kesehatan dari pemerintah untuk mengatasi trauma pasca konflik itu enggak ada,” ujar Saras Dumasari, mantan pendamping administrasi pengungsi Syiah. Seperti yang kita tahu, kesehatan psikis memiliki urgensitas yang sama dengan kesehatan fisik. Kebutuhan akan pulih secara psikis juga termasuk hak kesehatan anak yang wajib dipenuhi pemerintah. 

“Pernah ada satu cerita, Bejo (bukan nama asli) tak mau pergi sekolah, padahal anak ini pintar,” ucap Saras memulai pembicaraan kembali. 

“Ketika kita telusuri, ternyata dia mendapatkan diskriminasi juga oleh gurunya sendiri, hanya karena gurunya takut Bejo menyebarluaskan ajaran Syiah pada murid lain,” lanjut mantan Staff KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) regional Jawa Timur. Terbukti jika diskriminasi terstruktur tak hanya dialami anak-anak pengungsi dari generasi pertama.

“Ada pergub yang mengarah pada labelling kelompok Syiah sebagai aliran sesat, itu bisa jadi salah satu alasan mereka sulit mendapatkan akses ke fasilitas umum,” ungkapnya. Saat ditelusuri, Peraturan Gubernur Jawa Timur: No. 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur tidak literal mengatakan bahwa aliran Syiah adalah sesat. Namun peraturan tersebut melukai hak kebebasan beragama, dan hak asasi manusia. 

Tentu diskriminasi terstruktur ini akan berdampak pada tumbuh kembang anak. Maka bantuan berupa pendampingan psikologis secara berkala sangat dibutuhkan. Banyaknya serangan terhadap kelompok Syiah, memiliki pengaruh besar bagi psikis orang-orang dan anak-anak didalamnya. Penolakan demi penolakan yang didapat terus memaksa kelompok Syiah menjadi liyan.

Pandemi dan Pemenuhan Hak Kesehatan

Sebelum wabah Covid-19 menerjang seluruh dunia, akses kesehatan sudah jadi barang langkah bagi pengungsi Syiah. “Dulu ada ibu hamil yang mengalami komplikasi, dan harus mendapat bantuan medis, tapi aksesnya susah karena harus berjalan 3 kilo,” terang Saras. Beredar kabar, jika penanganan medis bisa didapat jika warga pengungsi sudah sakit berat.

Pun kondisi mereka selama pandemi berlangsung. Saat disantroni oleh reporter empuan.id, Tajul Muluk, koordinator kelompok pengungsi Syiah menjelaskan, kondisi mereka tak memiliki perbedaan dari sebelumnya. “Ya biasa aja disini, yang penting tidak panik, karena masalah sakit, hidup, mati kan sudah di tangan Tuhan. karena kita ini orang-orang kampung, orang desa, jadi ya modalnya hanya pasrah saja,” kata Tajul.

Saat disinggung perihal tabung disenfektan yang tergeletak di sudut Surau, ia menjelaskan bahwa itu adalah bantuan dari Dinas Kesehatan Kab. Sampang. “Dari kabupaten sampang cuman ada penyemprotan sekali,” imbuhnya. 

Tak ada rapid test atau pembagian masker secara percuma. Sedangkan jumlah penduduk juga sudah bertambah menjadi 356 jiwa. Tajul sendiri tak begitu melihat urgensitas dari menerapkan protokol kesehatan selama pandemi. Hal ini tercermin dari cara ia berinteraksi dengan sesama warga dengan tidak menggunakan masker. 

Keterangan serupa diberikan oleh Santi (bukan nama asli), ia hanya mendapat pemeriksaan gratis jauh sebelum pandemi datang. “Kalau selama pandemi ini belum ada yang datang ya, kalau sebelum pandemi sudah ada periksa kesehatan,” terang ibu satu anak itu. Selama tinggal di tempat pengungsian, ia masih berusaha mengakses fasilitas kesehatan. Termasuk layanan imunisasi.  

Namun karena banyak fasilitas umum yang terpaksa dihentikan, ia tak lagi bisa mengakses layanan imunisasi di puskesmas. Tentu hal ini cukup merisaukan bagi orang tua balita, yang harus dengan segera memberikan imunisasi pada anak mereka. Sedangkan mengaksesnya melalui rumah sakit juga penuh berisiko dan pemberian imunisasi tak bisa ditunda. 

Penundaan pemberian imunisasi bisa menyebabkan stunting, dan risiko tertular penyakit baru dengan mudah. Anak akan memiliki daya tahan tubuh yang lemah, dan bisa mengancam kesehatannya di kemudian hari. 

Ketika dikonfirmasi perihal bantuan pemenuhan imunisasi anak di tengah pandemi, Ustad Tajul, begitu ia akrab dipanggil, mengaku tak pernah ada bantuan imunisasi untuk anak-anak pengungsi. “Enggak ada imunisasi disini, anak-anak dirawat seperti biasa kami di kampung begitu,” akunya. 

Santi juga menuturkan, untuk mendapatkan layanan imunisasi anak, mereka harus ke praktik bidan yang berada 1.1 Km lebih dari tempat pengungsian. “Enggak susah sih, ya kalau imunisasi kan (sedang) Corona, harus ke bidan,” ujarnya saat ditanyai perihal caranya mendapat imunisasi. “Gratis kalau ke posyandu, kalau ke bidan bayar,” lanjut perempuan berkerudung ini. Selama pandemi layanan posyandu juga berhenti beroprasi hingga 3 bulan. 

Di amini bidan sekaligus pelaksana imunisasi Desa Jemundo, Ratih Budi.W Amd.Keb posyandu memang tutup semenjak pandemi berlangsung. “Kita imunisasi tetap jalan, tapi tidak dilakukan di semua posyandu. kita melakukannya di Balai Desa,” kata perempuan setengah baya itu. 

Kegiatan imunisasi di Balai Desa Jemundo mulai berjalan pada awal Mei 2020, meskipun begitu protokol kesehatan tetap diterapkan pada proses pemberian imunisasi. Selain itu, untuk mencegah terkumpulnya banyak orang, mereka hanya mengkhususkan kegiatan posyandu itu pada imunisasi. 

“Posyandunya itu kami kususkan untuk yang imunisasi saja,” kata Ratih. Ia menjelaskan bahwa monitoring imunisasi selama ini dimudahkan dengan adanya Whatsapp Group. “Kitakan punya data siapa-siapa saja yang waktunya imunisasi, jadi kita share informasinya di group WA. bu kader nanti yang melanjutkan informasi ke ibu-ibu balita,” tutur Ratih menjelaskan. Dengan begitu tidak ada anak balita Desa Jemundo (termasuk pengungsi) yang terlambat imunisasi.

Meski ada layanan gratis, anehnya warga pengungsi banyak yang memilih untuk melakukan imunisasi pada Ratih secara mandiri. Menurut data yang Ratih miliki, ada 20 anak yang melakukan imunisasi di rumah praktiknya. Dengan berjalan kaki, ibu-ibu pengungsi membawa anak-anak mereka pada praktik bidan Ratih. Walaupun untuk mendapatkan fasilitas tersebut ia harus merogoh kocek sendiri.  

Kasus konflik Syiah yang sudah berjalan 7 tahun ini seperti menemui gang buntu. Pemerintah seakan tak kunjung menemukan solusi untuk meredakan konflik, dan menjamin keselamatan kelompok Syiah di tanah kelahiran mereka sendiri. 

Kami berusaha menghubungi Pemerintah Kabupaten Sampang, terkait kejelasan nasib kelompok Syiah di pengungsian. Namun nihil, email kami tak mendapatkan respon baik sejak 31 Agustus 2020 lalu. Saat ini, kelompok pengungsi Syiah semacam menunggu nasib baik. Berharap bisa kembali ke kampung halaman dan mendapatkan kembali hak mereka sebagai warga negara.

Reka Kajaksana atau lebih dikenal dengan Soerere adalah  perempuan berusia 23 tahun yang jatuh cinta pada dunia tulis sejak ia mengenal buku harian. Kecintaannya pada menulis menghantarkan ia pada dunia jurnalistik. Pewarta online dan buruh retail ini juga aktif dalam lingkar belajar perempuan.

Leave a Comment

%d bloggers like this: