Hope dan Upaya Mencari Pemulihan

Film Hope diangkat dari kisah nyata dalam kasus Mayoung yang terjadi pada tahun 2008. Kasus ini terjadi pada seorang anak berusia delapan tahun di Korea Selatan telah diperkosa dan disiksa oleh seorang laki-laki berusia 57 tahun di sebuah toilet umum. Mirisnya, pengadilan hanya memberikan hukuman 12 tahun kurungan penjara kepada pelaku.

Dikisahkan seorang anak perempuan, So Won berusia 10 tahun yang hidup bersama orangtuanya. Ayahnya, Im Dong Hoon seorang pegawai pabrik, sedangkan ibunya, Kim Mi Hee membuka toko kecil di depan rumahnya. Ia merupakan anak yang cerdas dan mandiri.

Film ini menceritakan tentang perjuangan bertahan hidup So Won sebagai korban pemerkosaan oleh seorang laki-laki tua mantan narapidana. Ada luka dari anus hingga perut yang membuat usunya keluar sehingga harus dioperasi untuk mempertahankan nyawanya. Iapun harus menggunakan kantong kolostomi seumur hidup sebagai tempat menampung kotorannya.

Yang penting untuk kita pelajari dari kisah ini adalah tentang perjuangan hidup So Won untuk pulih dari trauma pasca pemerkosaan. Pada saat mencari keadilan dengan meminta pelaku ditangkap, dalam keadaan terbaring di rumah sakit So Won harus memberikan kesaksian langsung tentang siapa yang menjadi pelaku agar kasus ini dapat dilanjutkan.

So Won ditemani seorang terapis korban kekerasan seksual yang dipanggil oleh orangtuanya. So Won harus mengingat pengalaman traumatis itu saat ia dibawa untuk menunjuk foto pelaku secara langsung di depan hakim. Selain itu, ia gencar diincar media untuk diliput, padahal identitas korban seharusnya dilindungi. 

So Won mengalami PTSD (Post Traumatic Syndrom Disorder). Akibatnya Ia sering merasa putus asa hingga berpikir “mengapa aku dilahirkan?” Ia mengalami cacat fisik seumur hidup, PTSD, rasa takut dicap buruk oleh teman-temannya, bahkan takut untuk bertemu dengan laki-laki dewasa termasuk ayah kandungnya sendiri. Sedangkan pelaku hanya mengalami hukuman penjara 12 tahun karena dalam dianggap dalam keadaan mabuk (tidak sadar). Bahkan sekiranya pelaku dihukum lebih lama tidak otomatis menyembuhkan fisik dan mental So Won. Namun inilah bukti bagaimana penyintas belum mendapatkan keadilan di mata hukum. 

Baca:  Apakah “Semes7a” Sebagus Kelihatannya?

Dalam keterbatasan finansial, orangtuanya tetap berupaya mencari bantuan terapis untuk anaknya, bahkan untuk mereka berdua sebagai orangtua korban. Mereka menghubungi lembaga yang menyediakan layanan terapis untuk korban kekerasan seksual, termasuk untuk anak-anak.

Di Indonesia sendiri saat ini terdapat lembaga-lembaga yang bersedia untuk membantu pemulihan korban. Namun tidak dapat dipungkiri keterlibatan negara untuk aktif mengambil peran sangat dibutuhkan. Aturan hukum yang berpihak pada korban sangat penting, karena saat ini belum ada hukum yang demikian. Untuk itu kita perlu sama-sama mendukung disahkannya Rancangan Undang-Undang Pengahpusan Kekerasan Seksual (RUU Pungkas)

RUU ini membahas hal-hal penting terkait pemulihan dan perlindungan korban yang tidak dibahas secara spesifik dalam KUHP yang memasukkan kekerasan seksual ke dalam bab kesusilaan. Beberapa hal yang dibahas dalam RUU ini adalah perlindungan terhadap identitas korban, tersedianya pendamping dari aparat penegak hukum, larangan stigma dari masyarakat terhadap korban.

Secara garis besar ada empat tujuan, yaitu: mencegah kekerasan seksual, menindak pelaku kekerasan seksual (termasuk rehabilitasi), memulihkan korban, dan paling penting meletakkan kewajiban negara dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Lebih lengkap lagi, RUU ini memberikan hak-hak korban seperti hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan yang tidak ada di undang-undang lain. 

Saat ini di Indonesia UU yang dipakai untuk penanganan kasus kekerasan seksual adalah KUHP, jika menyangkut anak dapat digunakan juga UU perlindungan anak. Namun rendahnya spesifikasi aturan membuat penerapannya tidak efektif. Sedangkan di dalam RUU Pungkas secara rinci dijelaskan bagaimana hak-hak korban diutamakan dan dijamin oleh negara.

Defenisi yang jelas terhadap jenis-jenis kekerasan seksual yang dimaksudkan membuat RUU ini sangat penting untuk segera disahkan. Jika selama ini korban enggan untuk melapor karena aparatur negara yang victim blaming. Dengan disahkannya undang-undang ini, hal demikian tidak bisa lagi terjadi. Penyintas akan mendapatkan perlindungan dari negara, juga jaminan akan proses hukum yang jelas dan berpihak pada korban.

Baca:  Mengenang Nh. Dini, dan Kenapa Perempuan Harus Menulis

Di tengah panasnya dinamika pro-kontra RUU Pungkas, film Hope menyadarkan kita akan pentingnya peran negara untuk mengakomodasi keperluan korban untuk mendapatkan pemulihan dan perlindungan. Film ini mengingatkan urgensi UU yang mengatur pengapusan kekerasan seksual.

Jangan sampai sudah jadi korban kekerasan seksual, malah dijadikan korban lagi oleh ketidakadilan hukum dan stigma masyarakat.

Menjadi korban saja sudah merupakan pengalaman pahit yang memilukan, jangan menambah kepedihan hati penyintas dengan aturan negara yang tidak berpihak pada korban. Hukum harus melindungi korban, negara harus menjamin keadilan bagi para penyintas. Ingat! Siapa saja bisa menjadi pelaku. Siapa saja bisa menjadi korban.

Referensi:

http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf

https://www.voaindonesia.com/amp/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-sangat-berpihak-kepada-korban/4802133.html

https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-refleksi-negara-yang-abai-terhadap-perlindungan-perempuan-dan-anak

https://pkbi.or.id/apa-saja-hak-hak-korban-dalam-ruu-pks/

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hope_(film_2013)

Mahasiswa Sosiologi di Kota Medan. Seorang introvert yang sayang binatang. Tertarik pada isu kesetaraan gender dan kesehatan mental.

Leave a Comment

%d bloggers like this: