Memang menjadi perempuan tidak pernah mudah, terlebih dengan segala aturan dan kebijakan yang sama sekali tidak setara dan justru bias gender. Michael Foucault mengatakan bahwa Negara memiliki power untuk menentukan sikap terhadap seksualitas- melalui Undang-undang (UU) perkawinan, pengendalian sesuatu yang dianggap penyimpangan sosial, sistem pengadilan, kesejahteraan sosial, lembaga keluarga hingga program keluarga berencana. 

Dengan situasi diatas, setidaknya demokrasi di Indonesia cukup memberi kesempatan baik pada perempuan yang memiliki privilege untuk mengisi kursi parlemen dan mewakilkan suara-suara kaumnya. Bukan justru tutup mata, merasa sudah banyak berbuat, lalu mengeluarkan pernyataan yang justru malah melukai hati perempuan. 

Tidak ada asap jika tidak ada Api. Pernyataan Megawati Soekarno Putri yang mempertanyakan ‘apakah kerjaan ibu-ibu di Indonesia hanyalah menggoreng’, menuai berbagai reaksi terlebih kecaman dan kritik yang dikemas dalam bentuk sarkasme hingga humor tipis-tipis. Beberapa pakar politik mengatakan bahwa pola komunikasi elit politik yang merupakan mantan presiden pertama perempuan di Indonesia tersebut dinilai ceroboh dan kurang pro-rakyat. 

Bagaimana tidak, pasca pandemi covid 19, perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih. Terlebih, akses pekerjaan terbatas bagi mereka yang tidak punya gelar pendidikan sampai sarjana, ditambah lagi harus memikirkan kenaikan harga kebutuhan pokok yang melejit, minyak goreng contohnya. Terlebih, perempuan yang menjadi kepala rumah tangga, pencari nafkah tunggal, bahkan orang tua tunggal. 

 Begini kira-kira pernyataannya yang kontroversi tersebut “Saya sampai mengelus dada, bukan urusan masalah nggak ada atau mahalnya minyak goreng, saya sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya? Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak, apa tidak ada? Itu menu Indonesia lho. Lha kok njelimet (rumit) gitu?”. 

Baca:  Berhentilah Menghamba Pada Cinta Lelaki

Saya otomatis menjadi teringat sebuah buku feminisme yang berjudul “Siapa yang memasak makan malam Adam Smith?”. Memandang Megawati sebagai seorang elite, rakyat jadi balik bertanya apakah sulit bagi seorang mantan presiden mendapatkan kebutuhan sehari-hari, dengan aset serta privilege yang dimilikinya. Atau, benarkah Megawati yang memasak sendiri makanan pokoknya dan keluarga besarnya? Jangan-jangan ia memperkerjakan asisten rumah tangga, membiayai belanjanya, lalu meminta menu A-Z yang disukainya, tanpa memikirkan betapa pusingnya asisten rumah tangganya mengeksplor menu-menu baru tanpa campuran minyak goreng.  

Ada beberapa permasalahan yang harus kita kupas tuntas melalui polemik minyak goreng dan pernyataan Megawati di atas. Sebab rakyat mana yang tidak resah apabila seolah-olah kaum elit terutama pemerintah dalam hal ini ingin membuang badan dari tugasnya untuk mengakomodir kebutuhan rakyat. Pernyataannya tidak sedikit yang justru gashlighting (manipulatif) dan reaksioner.

Contoh sederhana, apabila bahan pokok di pasaran naik, justru ibu-ibulah yang dihimbau berhemat menggunakan bawang, cabe, kencur dan lainnya. Termasuk dalam hal ini minyak goreng, eh malah ibu-ibu justru disalahkan karena tidak kreatif memikirkan upaya lainnya dalam menghasilkan masakan bagi sekeluarga. 

Jika kita jeli, ada hak asasi manusia yang seharusnya dipenuhi oleh negara, terutama dalam konteks ekonomi. Ada tertulis dalam Hak asasi manusia di bidang ekonomi, yang diatur pada : Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Lalu, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Mengapa pemerintah tidak fokus pada penyelidikan akar masalah yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng? Seperti menghukum mafia yang melakukan penggelapan, memungut retribusi pajak pengusaha sawit dengan seadil-adilnya dan mencari alternatif atau solusi agar perekonomian rakyat menjadi lebih stabil. Bukan mengkritisi bagaimana seharusnya perempuan mengurus dapur.

Baca:  Kenapa Perempuan Saling Membenci?

Persoalan domestik di Indonesia seolah tidak berkesudahan, terutama ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Namun pernyataan sikap pemerintah dewasa ini seolah-olah mendiskreditkan peran perempuan yang spesifikasinya bertanggungjawab untuk rumah tangga. Padahal urusan perut adalah urusan bersama, tanpa memandang apa gendernya. 

Jika Megawati dan elit-elit lainnya, yang pernah atau saat ini adalah pemimpin dengan gender perempuan, membaca poin-poin diatas, seharusnya memahami bahwa masih banyak perempuan diluar sana yang bekerja pagi sampai malam, lalu mengurus dan melayani kebutuhan suami dan anak-anak. Belum lagi menanggung sakit kepala memikirkan tingkat kenaikan harga kebutuhan pokok yang fantastis. Apalagi kalau harus memikirkan bagaimana caranya merebus bakwan atau mengkukus ikan asin?

Leave a Reply

Your email address will not be published.