Melawan Sistem dengan Suara Kesetaraan

Philippines One Billion Rising

Akhir-akhir ini, kasus-kasus kekerasan pada perempuan seringkali terjadi. Pelecehan seksual, kekerasan seksual, kriminalisasi pekerja seks, psikolog gadungan yang melakukan kekerasan seksual, bias media dalam menceritakan perlawanan perempuan terhadap penjahat kelamin dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan bagaimana perempuan hidup dalam sistem yang tak berpihak dan senantiasa menindas perempuan.

Menurut kejadian yang sudah terjadi, kasus-kasus seperti ini cenderung tenggelam dan hilang begitu saja seiring dengan munculnya isu-isu baru yang kontroversial, contohnya terbitnya Rancangan Undang-Undang ketaHAnan keLUarga (RUU HALU) hingga Omnibuslaw CIpta LApangan KerjaA (Omnibuslaw Cilaka). Sehingga terkadang kasus-kasus sebelumya tidak lagi terdengar dan tidak lagi beredar di masyarakat. Negara sudah tak menjalankan nilai-nilai pencasila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tak jarang, ketika ditelisik kembali, ternyata permasalahan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini tidak menimbulkan efek jera yang signifikan bagi pelaku, rasanya sangat amat tidak adil bagi korban yang menderita. Kemungkinan terulangnya kejadian seperti inipun sangat besar, mengingat tidak ada ketegasan dalam menyelesaikannya. Tentunya negara telah gagal dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Bagi kamu yang pernah bertanya “Kenapa sih korban diem aja?! Kalau sudah tersakiti ya lapor, sudah diperkosa ya laporin pemerkosanya, sudah tau dilecehkan dan ada bukti rekamannya lapor, jangan cuma koar-koar di medsos, nggak ada yang peduli.” Apakah kalian mengetahui ternyata di Indonesia, perihal lapor-melaporkan ini sangat menyusahkan korban dan orang-orang yang berpihak pada korban?

Siapa juga yang mau hidup dalam derita, luka, dan trauma? Kalau prosedur melaporkan ini mudah dan tidak beresiko memberatkan korban, mungkin kasus-kasus seperti ini sudah jarang terjadi. Nyatanya? Terulang lagi.

Salah satu korban pemerkosaan, teman saya sendiri pernah bercerita mengapa ia enggan membawa kasusnya ke ranah hukum. “ya gue takut kalo gue laporin tu orang, pertama pasti gue yang di cap ‘kotor’ duluan, dibilang nggak bisa jaga diri lah segala macem lah. Kedua, gue nggak mau lagi nginget-nginget sesuatu yang ada kaitannya dengan itu pemerkosa karena gue bener-bener terpukul dan trauma, ketiga kalo nanti kasusnya maju, terus yang merkosa gue mengaku bahwa persetubuhan ini atas dasar suka sama suka dan gue nggak bisa kasih bukti konkret kalau gue mengalami trauma, yang kena ya gue” katanya.

Baca:  Benarkah Perempuan Tidak Sekorup Laki-Laki?

Kasus-kasus seperti ini seringkali memberatkan korban. Alih-alih diselesaikan dengan tegas secara hukum, penyelesaiannya malah secara kekeluargaan atau klarifikasi di media sosial. Korban semakin takut bersuara. Tetapi apa efek jera bagi si pelaku? Seperti tidak ada. Yang ada polisi malah mengayomi pelaku kekerasan seksual, bukan korban.

Contoh lain yang menunjukkan ketidakberpihakkan negara pada perempuan yaitu ketika Andre Rosiade menjebak NN, seorang pekerja seks perempuan. Menurut penasihat hukum, NN berstatus tahanan kota SEBAGAI TERSANGKA pasal 27 ayat 1 UU ITE.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena di dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, NN menjual dirinya melalui aplikasi chat dengan kliennya sehingga muatan asusila itu terakses. Sudah jadi korban jebakan, dijadikan tersangka pula, penjebaknya ? santai-santai saja keliling Indonesia, melakukan kunjungan kerja atas nama menyaring keluhan rakyat di sudut-sudut kota.

Kalau seperti ini cara kerja pasal 27 ayat 1 UU ITE, obrolan seks melalui pesan singkat oleh pasangan suami istri dapat dijadikan alat untuk mengkriminalisasi jika isi percakapannya disebarkan orang lain.

Contoh kasus lain yang tidak kalah menyakitkan adalah kasus Baiq Nuril yang lama sekali proses penyelesaiannya. Baiq Nuril melaporkan kepada pihak yang berwajib atas pelecehan dengan dasar rekaman telepon sebagai bukti pelecehan. Namun Baiq Nuril lah yang dipidana karena rekaman tersebut dianggap memiliki “muatan asusila” yang dapat diakses. Lagi-lagi, siapa yang kena? Perempuan.

Satu lagi contoh kasus yang tidak kalah membuat geram. Kasus ikan asin yang menimpa salah satu artis Indonesia, FAR. Sebagai korban penghinaan dalam konten youtube Official Rey Utami dan Benua Channel. FAR mendapat perlakuan yang tidak mengenakkan dari tim penyidik. Dalam penyidikan, justru ialah sebagai korban yang disudutkan.

Pembahasan dalam pemeriksaan bukan seputar substansi video yang menjelek-jelekan dirinya, tetapi pertanyaan demi pertanyaan malah menjurus kepada privasinya, dicecar soal organ intim. Padahal, bukan disitu masalahnya, masalahnya adalah di konten video pelaku yang melakukan penghinaan terhadapnya. Walaupun disini perempuan yang melaporkan namun perempuan disudutkan kembali dan dilecehkan dalam prosesnya. Ia menjadi korban saat melaporkan kejadian tersebut.

Baca:  Poligami Bukan Solusi

Dari semua kasus yang telah terjadi, bisa disimpulkan bahwa perempuan masih terjebak dalam sistem negara yang patriarkal. Sistem tersebut akan selalu menindas perempuan. Dalam hal ini, yang harus diubah adalah sistem kita. Sistem yang membenarkan budaya patriarki yang masih menganggap perempuan berdiri di lapisan kedua setelah laki-laki.

Kenapa ketimpangan pada peraturan negara ini bisa muncul dan sangat patriarkis sekali? Karena legislator kita saat ini mayoritas laki-laki yang masih melanggengkan nilai-nilai patriarki. Negara ini perlu banyak perempuan yang duduk di kursi legislator dan dapat bersuara dengan membawa semangat keadilan, lantang dan berani, tidak hanya jadi hiasan ruang rapat paripurna, dan tidak pula menjadi perpanjangan tangan patriarki.

Suara-suara perempuan ini harus terdengar, tidak hanya bergema di kursi elit legislator. Suara-suara yang memiliki perspektif kesetaraan yang memperjuangkan haknya sebagai manusia perlu digemakan, dimana saja dan kapan saja. Dan tidak ada yang salah pula jika kamu menggunakan media sosial untuk mendesak legislator dalam mengubah sistem yang senantiasa menindas perempuan.

Kita harus berani menuntut perubahan sistem yang patriarkal menuju sistem yang penuh dengan kesetaraan melalui berbagai perlawanan.

Maka dari itu lawanlah sistem dengan suara kesetaraan.

Saya adalah penyendiri tetapi suka bersosialisasi. Budaya dan Bahasa adalah hal yang saya hal yang menarik bagi saya untuk dipelajari.

Leave a Comment

%d bloggers like this: