Pada Jumat, 12 November 2021, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim secara resmi meluncurkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi untuk melindungi seluruh civitas akademika dari kekerasan seksual. Nadiem menilai Permen PPKS ini patut dijadikan sebagai payung hukum bagi pihak universitas atau perguruan tinggi untuk menindak tegas kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan terkait.

Tak semulus apa yang diharapkan oleh Nadiem, para penyintas, dan aktivis anti kekerasan seksual di Indonesia, Permen PPKS ini mendapat banyak kecaman dari sejumlah pihak. Salah satunya yang paling vokal adalah para ormas agama reaksioner. Lembaga keagamaan yang semestinya ikut berpihak pada perlindungan korban kekerasan seksual di kampus, justru tidak berpihak pada korban.

Bahkan, beberapa lembaga keagamaan meminta agar undang-undang ini dihapuskan karena diyakini ada pasal yang relevan dengan legalisasi seks bebas di kampus. Konteks “tanpa persetujuan korban” dalam pasal 5 dituding melegalkan dan mempromosikan seks bebas, yang umumnya mengacu pada adultery, perzinahan, atau tindakan seksual antara sesama jenis.

Benarkah Permen PPKS Melegalkan Zina dan Seks Bebas? 

Mayoritas dari mereka menilai bahwa jika Permen PPKS semata-mata melarang aktivitas seksual yang terjadi “tanpa seizin korban”, maka hal lain yang terjadi “dengan persetujuan korban”, seperti seks pranikah atau perzinahan, adalah sah. Konsep suka sama suka (konsensual) dianggap tidak dilandasi nilai agama. Hal in tentu bertentangan dengan norma agama bagi sebagian orang. 

Penting untuk dipahami bahwa konteks “dengan persetujuan korban” dalam Permendikbud-Ristek PPKS bukan tentang memungkinkan atau bahkan mendorong seseorang untuk melakukan kontak seksual dengan siapa pun; sebaliknya, ini tentang melindungi semua orang dari aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Adanya izin korban, atau ketiadaan izin, sangat penting dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual atau tidak. Maka dari itu, Permen PPKS tidak dapat melegalkan zina dan seks bebas.

Baca:  Dilema Gerbong Perempuan

Angka Kekerasan Seksual di Kampus dan Relasi Kuasa yang Timpang

Merujuk pada survei yang dilakukan Kemendikbud pada 2020, sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Sementara itu, data Komisi Nasional Perempuan menunjukkan terdapat 27% aduan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi, berdasarkan laporan yang dirilis pada Oktober 2020. Angka-angka tersebut berusaha bercerita atas tindak kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan, khususnya mereka yang ada dalam lingkup perguruan tinggi. Perempuan korban kekerasan ini adalah warga negara yang hak aman dan bebas dari kekerasan seksualnya tidak terpenuhi.

Data di atas belum mencerminkan keadaan yang lebih mengkhawatirkan di lapangan. Karena tindakan melaporkan pelecehan seksual tidak dilindungi undang-undang, banyak perempuan menghadapi lebih banyak kriminalisasi dan diskriminasi akibat laporan mereka. Kebanyakan dari mereka bahkan diancam, diteror, dan dibunuh masa depannya akibat adanya relasi kuasa yang timpang. 

Alasan Mengapa Ormas Agama Reaksioner Menolak Permen PPKS 

Dalam kasus ini, ormas agama reaksioner masih menganggap perempuan, khususnya korban kekerasan seksual sebagai entitas politik praktis, dimana dalam konteks sistem politik nasional, perempuan hanya dijadikan sebagai warga kelas dua yang kemudian mengakibatkan kurang terakomodasinya kepentingan dan hak-hak perempuan dalam berbagai hal. 

Menganggap konteks “dengan persetujuan korban” sama dengan melegalkan zina dan kemudian menghambat para penyintas kekerasan seksual mendapat keadilan yang semestinya, hanya akan bergulir menjadi mentalitas yang memarjinalkan perempuan dari ruang publik. Terlebih, kita hidup dalam masyarakat yang masih melanggengkan hegemoni patriarki, dimana ruang aman bagi korban kekerasan seksual masih dianggap tidak esensial. Hal ini tentu ikut melacak bagaimana ketidakadilan yang dialami oleh korban di masyarakat kita.

Baca:  Kenapa Perempuan Saling Membenci?

Permen PPKS dan Urgensinya Dalam Kehidupan Kita

Masyarakat kita terus berfokus pada segala hal, kecuali kekerasan seksual itu sendiri. Salah satu faktor yang membuat Permen PPKS ini kontroversial yaitu karena masih banyaknya pihak eksternal yang membangun narasi keliru terhadap substansi Permen PPKS. Padahal, ada garis jelas antara melegalkan seks bebas dan memperjuangkan hak dan ruang aman bagi para penyintas kekerasan seksual di lingkungan kampus. 

Nadya Karima Melati dalam buku Membicarakan Feminisme (2019) menyebut bahwa ada dua hal yang menjadi penyebab sulitnya perempuan mencari keadilan. Pertama, masyarakat patriarkis yang tidak melihat perempuan sebagai manusia dan warga negara. Kedua, produk hukum yang bias gender. Akibatnya, baik itu Permen PPKS dan RUU PKS berjalan sangat lambat, sedangkan upaya kriminalisasi korban kekerasan seksual terus terjadi hingga detik ini.

Negara kita butuh RUU yang secara khusus bicara tentang kasus kekerasan seksual dan tekanannya ada pada upaya menjamin dan melindungi korban agar tidak terjadi viktimisasi dan diskriminasi terhadap para penyintas korban kekerasan seksual, termasuk mereka yang ada di dalam ruang lingkup kampus dan perguruan tinggi. Indonesia butuh payung hukum yang secara khusus menjamin akan dipulihkannya hak korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, Permen PPKS ini menjadi sangat penting untuk segera disahkan supaya Indonesia betul menunjukan dirinya sebagai negara yang berpihak kepada korban kekerasan seksual. 

Perempuan, khususnya korban kekerasan seksual, tidak butuh diatur, apalagi diperdebatkan, tetapi dijamin haknya atas rasa aman, nyaman, dan sejahtera. Permen PPKS adalah salah satu upaya untuk memanusiakan perempuan yang harus segera dipenuhi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.