Mengapa Harus Menjadi Feminisme 99 Persen

Baru-baru ini, salah satu penerbit di Indonesia menerjemahkan sebuah buku berjudul Feminism for The 99%” yang ditulis oleh Nancy Fraser bersama kedua rekannya Cinzia Arruza dan Tithi Bhattacharya. Didalam buku ini, para penulis melakukan kajian dan kritik yang dialamatkan pada kesetaraan yang tidak setara dari pandangan penganut feminisme liberal.

Bagi mereka, perjuangan feminisme bukan hanya untuk 1 persen kalangan wanita yang menjajaki tangga menuju parlemen atau memimpin perusahaan, namun ditujukan kepada 99 persen yang didominasi oleh kaum marjinal diantaranya Perempuan Migran, Perempuan Pekerja, Perempuan Penyandang Disabilitas, Trans, Queer, juga perempuan yang menduduki posisi rentan diskriminasi dan intoleransi. 

Dengan ke-sebelas tesisnya, hal yang penulis highlight disini adalah Feminisme seharusnya Anti Kapitalis, Anti Rasis, Anti Imperialis, Internasionalis dan Ekososialis. Betul bahwa perempuan harus mengisi posisi yang setara dengan laki-laki di segala bidang, namun setelahnya siapakah yang menjamin bahwa perempuan yang berada di posisi superior dapat memberikan perhatian dan empatinya bagi perempuan yang tidak memiliki akses seperti mereka.

Celakanya, apabila narasi Lean-in yang digaungkan oleh Sheryl Sandberg untuk mempropaganda perempuan merebut bagiannya dengan masuk ke dalam sistem kapitalisme dan korporasi, akan mengalami fase yang sama dan berulang-ulang. Dengan kata lain, konsep ini mengalihdayakan penindasan perempuan dan mengabaikan perempuan migran yang berasal dari ras kulit berwarna, bekerja dirumah perempuan yang memiliki status kelas atas, lalu dibayar dengan upah rendah. Dengan demikian, Ras dan Kelas diabaikan dan lebih mengedepankan elitisme dan individualisme. 

Jika perempuan beramai-ramai menyadari hal diatas, maka persaingan antar individu dan kelompok perempuan pun akan hilang dari muka bumi. Mengapa? Jawabnya sederhana saja, sebab Kapitalisme itu sendirilah yang menggiring perempuan pada seksisme dan self-crisis yang menciptakan jarak antara perempuan berkulit putih dengan perempuan kulit berwarna, atau antara perempuan selebrita dengan non selebrita, juga antara perempuan yang menduduki posisi CEO dengan perempuan pekerja seksual. Selama sistem tersebut mencengkeram perekonomian di dunia, maka pasar tetap memiliki standar, iklan harus mencari promotor produk, dan perempuan rumah tangga beramai-ramai memikirkan bagaimana menyisihkan uangnya untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. 

Baca:  Film North Country: Penindasan Perempuan Dimana-mana

Tidak hanya berhenti disitu saja, Feminisme 99 persen juga menyoroti soal bagaimana lingkungan dieksploitasi hanya untuk menguntungkan 1 persen orang-orang kaya yang memeras seluruh masyarakat marjinal. Hutan dibakar, masyarakat adat digusur, petani kehilangan tanah, perempuan pengrajin kehilangan sumber daya alam yang digunakan untuk menghasilkan kain tenun, air semakin krisis, pembuangan limbah tidak ramah perempuan, bahkan pembangunan pabrik tidak memperhatikan standar lingkungan.

Bahkan pembahasan mengenai pemiskinan struktural yang menyengserakan perempuan dikaji mulai dari akarnya, dimana laki-laki yang diupah rendah akan mengalami krisis kepercayaan diri baik secara psikologis juga seksual, dimana mereka merasa maskulinitas yang dijunjung oleh mereka mulai tampak rapuh, kemudian melampiaskan bentuk kekecewaannya kepada istri dan anak melalui tindak kasar.

Jika kita tarik lebih spesifik dalam konteks Indonesia, maka kita tidak patut berbangga dengan minimal kuota 30 persen yang mengharuskan perempuan duduk di parlemen. Terutama apabila perempuan yang berada di dalam sistem tersebut justru tidak memiliki perspektif berbasis gender bahkan apatis akan persoalan masyarakat.

Patut kita ketahui, mereka yang duduk adalah perempuan yang memiliki privilege atau akses istimewa, baik dari aspek ekonomi, sosial juga budaya. Selain itu, mereka akan lebih sibuk mengurusi soal menyoal eksistensi dan romantisme menjadi seorang Femokrat. Kemudian, isu RUU P-KS (Rancangan Undang-undang penghapusan kekerasan seksual) juga menjadi sorotan bersama, namun percayalah bukan itu satu-satunya yang harus kita kampanyekan bersama.

Jika feminisme liberal percaya bahwa tatanan hukum yang baik dari suatu negara berperan aktif meminimalisir kekerasan seksual, maka gerakan 99 persen mulai mempertanyakan hukum dan prakteknya di lapangan. Terlebih apabila pelaku kekerasan seksual adalah individu yang memiliki relasi kuasa besar, yang dihormati dan dihargai di dalam kelompoknya. Dengan harta yang dimilikinya, ia bisa membayar apapun termasuk membeli keputusan hukum. 

Baca:  Serial Birthcare Center Menunjukkan Bahwa Momshamming Itu Menyebalkan

Sejenak untuk kita renungkan bersama, gerakan feminisme 99 persen menyatakan bahwa koalisi antar seluruh perempuan di setiap lapisan, aktivis lingkungan, pejuang anti rasisme, jurnalis dan seluruh masyarakat marjinal diperlukan dalam rangka mengguncang eksploitasi dari kaum 1 persen. Artinya bukan hanya sekedar mengumpulkan perempuan saja bergerak didalamnya, namun juga merangkul seluruh elemen masyarakat.

Tentu, kita juga bukan hadir di masyarakat untuk membentuk sekte atau kelompok yang mementingkan isu pribadi, namun bagaimana mengakomodir semua isu rakyat untuk mencapai masyarakat adil dan beradab. Selain itu, kita bergerak mulai dari kegiatan pembelajaran yang panjang, dimulai dari mengamati, membaca, berdiskusi dan mempraktekkannya di masyarakat. Kelompok feminisme untuk 99 persen, semoga berhasil diterapkan dalam gerakanmu ya. 

Lusty Malau pernah memenangkan kategori #WanitaHebat versi Pantene dan Narasi TV pada 2018 oleh karena ceritanya bangkit dari pelecehan seksual hingga menjadi penyintas yang mendirikan Komunitas Perempuan Hari Ini di Medan. Saat ini, menulis untuk blog dan mengajar sembari mengerjakan ruang edukasi bagi perempuan dan anak marjinal.

Leave a Comment

%d bloggers like this: