Ketika Negara Tidak Perduli Dengan Korban Anak Kekerasan Seksual

Beberapa hari lagi tanggal 23 Juli, kita memperingati Hari Anak Nasional. Anak berhak untuk tumbuh dengan sehat, ceria, dan berkembang secara optimal. Tentunya perlindungan terhadap anak harus terus ditingkatkan oleh negara dan masyarakat luas.

Sayangnya pada situasi pandemi ini, kekerasan terhadap anak terus menerus terjadi. Berdasarkan data SIMFONI PPA per 2 Maret-25 April 2020 tercatat 275 kasus kekerasan yang dialami perempuan dewasa dengan total korban sebanyak 277 orang dan 368 kasus kekerasan yang dialami anak, dengan korban sebanyak 407 anak.

Kemudian kita juga dibuat geram dengan kasus pemerkosaan dan penjualan anak korban pemerkosaan yang sedang proses pendampingan dan pemulihan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur. Parahnya pelaku adalah pejabat di kantor tersebut. 

Sebelumnya, kita juga sangat marah dengan sikap Komisi VIII DPR RI mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. DPR RI menarik RUU P-KS karena pembahasannya agak sulit. Padahal data mengenai kasus kekerasan seksual tersedia di berbagai instansi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pun terus berlangsung.

Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2019 Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak perempuan melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417 kasus.

Bentuk kekerasan inses terhadap anak perempuan berada di angka paling tinggi dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya. Kategori kasus inses ini diartikan sebagai kekerasan seksual di dalam rumah yang pelakunya memiliki hubungan darah, terdiri dari ayah kandung, ayah tiri dan paman.

Tentunya, perempuan dan anak merasa dirugikan dengan keputusan DPR RI. Terutama bagi anak yang selama ini rentan dengan kekerasan seksual. Bagaimana mewujudkan perlindungan anak jikalau pemerintah tak mempunyai political will dalam melindungi mereka dari kekerasan seksual?

Akibat dari pandemi covid-19, kondisi ekonomi masyarakat terhantam hebat, angka kemiskinan meningkat. Kebayang kan gimana stress-nya para pekerja? Bahkan banyak yang terancam tidak bisa bertempat tinggal layak, sebab tidak mampu membayar biaya kontrakan rumah. Dengan kondisi stress tersebut, emosional yang tidak dapat dikendalikan berpotensi membahayakan anak-anak di rumah. 

Baca:  Namanya Senyap

Kebijakan #WorkFromHome dan #StayAtHome membuat anak makin rentan. Saya mendengar tetangga saya sendiri marah terhadap anaknya, sampai anak menjerit-jerit. Sayangnya saya tak kuasa untuk menghentikan kekerasan tersebut. 

Selain kekerasan verbal dan fisik, situasi pandemi ini juga meningkatkan kasus kekerasan seksual anak. Jauh sebelum pandemi saja, kekerasan seksual anak sudah marak terjadi.

Saya memiliki seorang teman yang merupakan penyintas kekerasan seksual. Ia mendapatkan kekerasan oleh ayah tirinya. Hal itu membuatnya trauma. Meski ia telah berkeluarga, trauma itu tidak hilang. Karena traumanya, ia tidak bisa merasakan nikmatnya berhubungan seksual dengan suaminya.

Kebayang kan gimana kasus kekerasan anak terjadi selama pandemi. Lha wong sebelum pandemi saja angka korban kekerasan selalu meningkat.

Tapi mengapa DPR RI tak peduli dengan anak penerus bangsa yang rentan dengan kekerasan seksual? Dengan mudahnya bilang pembahasannya sulit.

Jikalau pemerintah tak mempunyai semangat dalam membahas dan mengesahkan RUU PKS, bagaimana bisa menjamin perlindungan anak dari kekerasan seksual? RUU P-KS sangat penting untuk mewujudkan perlindungan anak. 

Meskipun kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun UU ini hanya memberikan perlindungan pada anak korban eksploitasi seksual yang mengalami “persetubuhan” dan “perbuatan cabul”.

Padahal kekerasan seksual anak bukan hanya itu saja. Dibanding UU Perlindungan Anak, RUU P-KS jauh lebih terang dalam mengkategorisasikan kekerasan seksual dengan terdiri dari 9 jenis kekerasan seksual.

Pada kenyataanya anak korban pemerkosaan yang sedang dalam proses pendampingan dan pemulihan di P2TP2A Lampung mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual: perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual. Kebayang gimana ia mengalami trauma? Kebayang gimana beratnya ia untuk pulih?

Baca:  Tak Perlu Malu Menjanda

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual membutuhkan pemulihan. UU Perlindungan Anak belum mengatur secara spesifik mengenai pemulihan anak yang menjadi korban. Sedangkan dalam RUU P-KS, perlindungan terhadap korban dirancang dengan memprioritaskan upaya pemulihan.  

RUU P-KS menerangkan pentingnya perlindungan, penanganan dan pemulihan bagi setiap orang yang menjadi korban kekerasan seksual. Tentunya RUU ini sangat dibutuhkan untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam UU Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan tujuan agar setiap korban kekerasan seksual terpenuhi haknya atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan ketidakberulangan. 

Situasi pandemi dengan kebijakan #StayAtHome mengakibatkan anak-anak yang tinggal bersama orangtua sekaligus predator kekerasan seksual mengalami situasi yang kian pelik. Ditambah lagi dengan dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020, justru memperpanjang kerentanan anak dari kekerasan seksual. 

Yakin DPR RI sulit membahas RUU P-KS? Apa sulitnya membahas RUU P-KS untuk anak-anak kita?

Perempuan muda yang semangat belajar, demokratis dan feminis. Saat ini bekerja sebagai staf divisi Bantuan Hukum Migrant CARE

Leave a Comment

%d bloggers like this: