Menjadi perempuan khususnya di Indonesia bukanlah hal mudah. Berbagai komentar ditujukan pada tubuh kita apapun bentuknya dari yang tidak memiliki payudara, payudaranya besar, pantat tipis, pantat besar, bertubuh pendek, bertubuh tinggi, berwajah chubby dan seterusnya. Kita, perempuan secara terus menerus dipermalukan bukan hanya oleh lelaki tetapi juga sesama perempuan. Secara terus menerus media membombardir kita dengan gambar dan kata-kata yang menunjukkan “ideal body” di semua platform.

Komentar-komentar ini menggiring saya pada titik perenungan, “Ini tubuh siapa?” Seolah-olah kebertubuhan saya bukan lagi milik saya, tetapi milik publik. Dimana seolah-olah mereka meletakkan kontrol atas kebertubuhan saya sendiri. Saya menyadari bahwa perempuan dalam berbagai segi dikaitkan dengan ketidakadilan. Hal ini tidaklah asing sebab masyarakat Indonesia dibentuk oleh sistem nilai, kepercayaan, pendidikan, tingkah laku, yang berangkat dari suatu kerangka kerja patriarki, yang melakukan justifikasi terhadap hubungan dominasi dan subordinasi, penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki.

Dominasi ini mewujud dalam hubungan kekuasaan satu pelaku atas pelaku lain yang terjadi ketika yang pertama merasa memiliki hak untuk mengontrol tindakan-tindakan tertentu dari pelaku lainnya. Seperti halnya negara bisa dijadikan sebagai salah satu pelaku pemilik kontrol pertama dalam mengendalikan tubuh perempuan. Walaupun tubuh tersebut adalah milik individu, namun tetap saja negara bisa mengontrol karena negara punya otoritas akan tubuh untuk menundukkan.

Contohnya, mengatur tubuh perempuan dalam berpakaian, alat kontrasepsi/KB, kehamilan, seksualitas, pernikahan, ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya. Pun hal yang sama juga terjadi dalam lembaga keagamaan yang mengatur bagaimana seharusnya perempuan berpakaian, berdandan, atau mengatur rambut serta bagaimana bersikap dalam rumah ibadah.

Tanpa disadari hal serupa juga merasuk dalam pola pikir dan relasi di tengah masyarakat yang menganggap pertanyaan dan pernyataan terkait tubuh perempuan sebagai sesuatu yang lumrah. Padahal pertanyaan dan pernyataan tersebut adalah cerminan ketidak-mau-tahuan sebagian besar masyarakat bahwa tubuh adalah milik setiap individu atau privat, bukan milik kelompok apalagi publik. Dan yang berhak mengatur serta menjaga tubuh adalah pemiliknya bukan orang lain.

Baca:  Perlukah Istilah Emansipasi dan Feminisme Diperdebatkan?

Saya mengakui bahwa wacana kebertubuhan memang jarang diperbincangkan secara serius di masyarakat pun juga di lembaga keagamaan. Walaupun saya salut bahwa secara khusus gereja Katholik memperkenalkan secara sistematis tentang teologi kebertubuhan. Nama teologi tubuh sendiri di kalangan Katholik akan langsung merujuk pada ajaran-ajaran yang dikumpulkan dari pengajaran Paus Yohanes Paulus II antara tahun 1979-1984. Teologi tubuh ini secara tegas mengatakan bahwa kita tidak dapat menyangkal tubuh dari refleksi teologis.

Namun di sisi lain, teologi kebertubuhan ini masih tidak beda jauh dengan teologi tubuh klasik Protestan yang masih terpengaruh teologi prokreasi. Maka teologi tubuh ini masih memberikan penekanan kepada peran biologis tubuh dan semata-mata sebagai sarana reproduksi dimana hak dan otoritas perempuan atas tubuhnya (apakah dia mau bereproduksi atau tidak) disangkal. Maka dapat saya katakan bahwa baik dalam teologi klasik Protestan ataupun Katholik, belum ada tempat bagi pengalaman kebertubuhan perempuan (apalagi refleksi teologi yang mungkin dikembangkan).

Pada titik ini saya teringat pernyataan seorang Teolog perempuan dan aktivis feminis Asia, Chung Hyun Kyung yang mengatakan bahwa tubuh adalah representasi dari pengalaman kesakitan dan penderitaan perempuan Asia. Dimana tubuh perempuan yang terepresi menjadi titik tolak berteologi kontekstual[1]. Kita perlu berjuang bersama-sama untuk memberikan tempat bagi kebertubuhan perempuan dengan mengembalikan hak dan otoritas perempuan atas tubuhnya.

Dan dalam konteks itulah saya kira kita membutuhkan sebuah Teologi Tubuh. Teologi yang mengakui bahwa iman Kristen mengatakan kepada kita tentang penebusan Allah itu melalui inkarnasi Allah dalam tubuh manusia. Maka dari itu selama tubuh perempuan masih dibelenggu oleh sistem patriarki maka tubuh ini tidak dapat merasakan kuasa pembebasan dari inkarnasi Allah. Kita perlu juga mengesampingkan stigma dan proyeksi yang dikenakan pada tubuh atas nama agama seperti misalnya perawan atau tidak perawan, pelacur atau bukan dan seterusnya[2].

Baca:  Perawat Berhak Diperlakukan Setara

Kita perlu belajar bersama-sama memahami bahwa tubuh adalah medium bagi Roh Kudus untuk dapat bekerja membuat perubahan di dalam komunitas dan bagi orang di sekitar kita. Kalau kita hanya melulu mau bicara tentang segala sesuatu yang serba spiritual tetapi menolak kebertubuhan kita, kita telah kehilangan kesempatan untuk menerima karya Roh Kudus di dalam dan melalui tubuh kita. Allah secara unik dikenal oleh kita dalam wujud manusia, dan wujud manusia adalah selalu wujud kebertubuhan.

Jalan kita masih panjang untuk dapat bersama-sama menghargai kebertubuhan diri sendiri dan sesama. Namun saya kira kita dapat belajar untuk tidak mengontrol tubuh perempuan dan mengedukasi sebanyak mungkin perempuan dan lelaki untuk memahami dan memperjuangkan hak dan otoritas tubuh perempuan. Hanya dengan jalan demikian saya pikir kita sesama saudari dapat merebut tempat dalam diskusi dan wacana teologi kebertubuhan di masyarakat dan juga merebut kembali otoritas kita atas tubuh ini.


[1] Chung Hyun Kyung, Struggle To Be The Sun Again-Introducing Asian Women’s Theology,p.39-40.

[2] Lisa Isherwood dan Elizabeth Stuart, Introducing Body theology, p.29.

Seorang pelukis, introvert yang mencintai feminisme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *